“ ’SEDEKAH’ POLITIK VS SEDEKAH MURNI”

Ada seorang kandidat kepala daerah di suatu daerah yang sangat kecewa atas perilaku pemilih yang dianggapnya "tidak tahu berterimakasih". Pasalnya, ia merasa bahwa dialah yang paling banyak mengeluarkan dana kampanye diantara kandidat-kandidat rivalnya, tetapi ternyata dia kalah juga.Bahkan yang lebih mengecewakan sang kandidat justru karena dikalahkan di kantong-kantong suara yang dipastikannya sudah pasti mayoritas memihak kepadanya karena disitulah ia paling banyak mengguyurkan 'sedekah politik' berupa sembako, baju kaos bahkan dalam bentuk tunai.

Apa sebenarnya yang menjadi penyebab "kekalahan" itu? Mungkin memang rivalnya lebih baik, tetapi setidaknya ada kontribusi kekalahan dari kesalahan "bersedekah", yakni saat kepentingan si pemberi sedekah jelas di depan mata pihak yang menerima sedekah dan bahkan pihak yang tidak kebagian sedekah. Kepentingan apa gerangan? Ya, apalagi kalau bukan pesan sponsor "Suaramu buat saya ya?". Sejumlah penerima sedekah memang pada akhirnya menukar suaranya dengan "sedekah politik" yang terbanyak yang diterimanya, tetapi sejumlah orang yang sebenarnya diam-diam akan menyumbangkan suaranya secara sukarela buat kandidat yang bersangkutan – tak lain karena merasa satu rumpun, sekampung halaman dan alasan primordial lainnya, pada akhirnya jadi massa mengambang.

"Ya kan dia sudah membagikan sesuatu kepada orang-orang, jadi silahkan saja yang sudah kebagian memilih dia, kalau saya, nanti sajalah saya putuskan di dalam bilik suara. Ini kan Pilkada yang sifatnya rahasia." Begitu kira-kira celetukan dari calon pemilih mengambang, yang (maaf) biasanya jumlahnya jauh lebih banyak dibanding mereka yang sempat dijangkau oleh "sedekah politik".

Apa sih bedanya "sedekah politik" dengan sedekah murni? Sedekah politik jelas bentuk transaksionalnya antara pemberi dan yang diberi. Sementara sedekah murni tidak mempunyai unsur transaksional. Kalaupun pada akhirnya si pemberi sedekah mendapatkan popularitas sebagai tokoh yang dermawan, tetapi tidak terlihat menggunakan popularitasnya untuk tujuan politik oleh si penerima sedekah, maka sedekahnya tetap dapat diterima sebagai sedekah murni. Popularitas yang didapatkannya dianggap semata sebagai konsekuensi logis.

Untuk membedakan "sedekah politik" dan sedekah murni, juga dapat dilihat pada saat mana sedekah itu diberikan, setidaknya bisa dicermati dari momentum politik yang sedang berkembang, misalnya saat si pemberi sedekah sedang terlibat dalam sebuah persaingan untuk mendapatkan kursi di posisi politis, baik kursi jabatan eksekutif maupun legislatif.

Bagi pelaku politik yang sedang dalam posisi mampu mempengaruhi kebijakan, biasanya juga akan mudah terjebak seakan-akan "bersedekah" (berbuat kebajikan) melalui instrumen "kebijakan politis" populis. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang sedang berkuasa biasanya dengan sengaja "menyimpan" beberapa kebijakan "pamungkas" yang diyakini bisa mengatrol simpati publik untuk memberinya kesempatan kedua duduk di kursi kekuasaan. Padahal instrumen kebijakan itu sebenarnya bisa diluncurkan lebih dini, namun karena ini kebijakan publik dicampurbaurkan dengan urusan politik, maka jadilah "paket kebijakan politis" yang diluncurkan menurut momentum politik yang dianggap paling menguntungkan. Ini biasanya dilakukan oleh politisi yang sedang berkuasa di negara-negara berkembang. Mereka berasumsi bahwa rakyat belum cukup paham dengan manuver-manuver politik populis seperti itu dan berharap rakyat menilai itu sebagai bentuk prestasi atau kebajikan yang dilakukan sang politisi.

Nah, kembali ke soal "sedekah" politik. Seorang politisi yang (maaf) cukup "tajir" pernah mengkonfrontir saya dalam sebuah forum diskusi ketika saya membicarakan permasalahan ini.

"Jadi maksudnya kami tidak boleh memberikan sesuatu kepada konstituen kami. Wah, bagaimana kalau kami memang mampu dengan dana pribadi, bukan dari hasil peras sana peras sini untuk kami gunakan berkampanye? Apakah itu juga tidak boleh?. Setidak-tidaknya kalau saya tidak terpilih, itu akan menjadi sedekah saya!" Begitu pertanyaan dan pernyataan sang politisi dengan nada sedikit agak tinggi dan berapi-api. Pasalnya dia sudah terlanjur bagi-bagi sembako di berbagai tempat yang ia yakini sebagai kantong-kantong suara potensilnya.

Bila kebetulan memang sedang berkelebihan uang dan ingin bersedekah murni, maka tunggulah sampai kepentingan politis Anda berlalu. Tetapi kalau Anda punya uang yang memang sudah sejak awal dipersiapkan untuk kepentingan politik, maka hindarilah mengintervensi apa yang biasa disebut di dalam pembicaraan kebijakan publik sebagai "PRIVATE GOODS" atau barang kebutuhan pribadi. Apakah gerangan yang dimaksud sebagai private goods? Adalah barang atau fasilitas yang bila sudah menjadi milik seseorang akan mutlak menjadi privasi yang bersangkutan dalam hal pemanfaatannya. Ini berarti orang lain tidak lagi memiliki hak untuk memanfaatkan barang privasi itu kecuali yang bersangkutan bersedia membagi haknya secara sukarela. Untuk menjadi catatan, privasi bisa dalam skala individu maupun skala rumah tangga. Private goods yang tergolong individu adalah barang yang hanya mungkin dimanfaatkan satu orang, sementara private goods pada skala rumah tangga adalah yang bisa dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota keluarga di dalam rumah, tetapi tidak oleh rumah tangga lainnya, misalnya sembako, pemberian uang tunai dan sebagainya.

Begitu kita mengintervensi pemenuhan private goods individu atau rumah tangga, maka sejumlah individu atau rumahtangga lain yang tidak terjangkau intervensi (dan pasti tidak akan pernah terjangkau semua), meskipun kekayaan kita sekaliber Bill Gates atau Warren Buffet, akan melakukan "penilaian ulang" berkaitan dengan posisinya sebagai "excluder" atau pihak yang tidak mendapatkan hak atas private goods yang diterima orang lain. Ujung-ujungnya, kalau para "excluder" ini tahu bahwa private goods itu terdapat stempel partai politik atau figur tertentu, maka ketika ia gagal mendapatkan private goods yang sama, pada akhirnya akan menjadi "total excluder"bahkan pada tingkatan tertentu bisa menjadi "distractor" atau dalam bahasa sederhana disebut sebagai orang "ngeyel".

"Alah, kamu aja yang milih dia, kan kamu udah nikmati angpau-nya kan? Aku mau nyari yang lain yang bisa ngasih angpau yang lebih gede!" Ini contoh bahasa ngeyel dari orang beberapa minggu sebelumnya adalah fans berat lho! Lalu ditimpali oleh yang sudah menerima "angpau": "Eh, kalo kamu dapat yang lebih gede ajak-ajak ya?!" Nah, pusing kan?

Lalu bagaimana jalan keluarnya? Berhentilah melakukan manuver politik dengan mengintervensi public goods masyarakat. Lakukanlah sesuatu yang dapat dikatagorikan sebagai PUBLIC GOODS atau PUBLIC SERVICES kalau memang mau membelanjakan dana yang terlanjur ada di tangan. Apa misalnya? Adakanlah sesuatu atau lakukanlah sesuatu yang hasilnya tidak bisa di-klaim sebagai milik perseorangan atau rumah tangga. Katakanlah Anda membantu seperangkat kursi, meja, tenda yang bisa digunakan untuk kepentingan hajatan sukacita dan dukacita yang dikelola oleh organisasi warga setempat. Sewanya lebih murah dari tarif normal dan kalau untuk kepentingan pihak yang berduka cita paling tidak bisa digratiskan. Biayai tenaga pendamping yang bisa mendampingi organisasi warga untuk mengelola usaha bersama sehingga ketika misalnya, ini hanya misal, sebahagian kursi/meja itu ada yang rusak atau hilang, bisa digantikan dari penyisihan keuntungan. Kemana keuntungan usaha itu dialirkan nantinya?, setelah hak pengelola diberikan (ini juga bisa digilir), keuntungannya bisa dipakai untuk kepentingan publik lainnya, bisa yang sifatnya sosial atau ekonomis.

Saat menjelaskan ini, ada juga peserta diskusi yang nyeletuk: "Saya gak mau urusan yang ada keuntungannya seperti itu, pokoknya saya mau menyumbangkan dana saya, dan setelahnya habis perkara."

Nah, bagi politisi yang tidak mau pusing seperti ini, silahkan saja datangi tempat konstituen Anda dan ajak mereka kerja bakti memperbaiki semua jalan yang berlubang dan biaya untuk bahan2nya plus sedikit untuk makan minum rame-rame. Asal setelahnya jangan pasang foto Anda seukuran poster di tengah jalan disertai tulisan: "Eh, pengguna jalan, gue lho yang betulin jalan ini!" Gubrak!

Banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan "sedekah politik" secara cerdas dan bermartabat yang saya yakin setelah hura-hura kepentingan politik Anda berlalu, masih bisa menyisakan kepuasan batin bagi diri Anda, meskipun Anda tidak mendapatkan "kursi" jabatan politik. Kalaupun setelahnya Anda masih mau membina dan membiayai apa yang telah Anda rintis sebelumnya semasa Anda punya kepentingan politik, wah ini saya yakin sudah bisa digolongkan sebagai sedekah murni, meskipun saya tidak bisa menjaminnya karena urusan pahala dari setiap kebajikan, sekecil apapun itu adalah urusan hamba dengan Tuhan-nya, karena hanya Tuhan yang Maha Tahu apa yang ada di hati setiap hamba-Nya.

Sayapun tidak tahu apakah catatan saya ini bisa dikatagorikan sebagai sedekah pemikiran yang murni atau juga bagian dari "sedekah politik. Wallahualambissawab.

Jakarta 10 Februari 2009


 
Ben Baharuddin Nur

(Pengamat)